Pemerintah Kota Surabaya sedang merencanakan untuk menambah opsi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman keuangan. Mereka bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada pembiayaan infrastruktur, dengan rencana mengajukan pinjaman sebesar Rp 5 triliun. Saat ini, mereka sedang merumuskan detail kerja sama antara kedua belah pihak.
“Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa mereka masih dalam tahap perhitungan dengan SMI,” ujar sumber pada Jumat (3/1/2025). SMI dipilih sebagai mitra kerja sama karena kemampuannya dalam menyediakan pinjaman dengan jumlah besar. Wali Kota Cak Eri juga sedang membahas besaran bunga yang akan dibayarkan, dengan usulan agar bunga pinjaman tidak melebihi 5 persen per tahun.
Jika SMI tidak bisa menurunkan bunga pinjaman, Pemkot Surabaya akan mencari opsi lain dengan bunga yang lebih rendah, seperti dari bank-bank yang bisa memberikan pinjaman hingga Rp 2 triliun. “Kami akan mempertimbangkan untuk pinjam full di SMI jika bunga bisa diturunkan, tapi jika tidak, sebagian pinjaman akan diperoleh dari pihak lain dengan bunga lebih rendah,” jelas Cak Eri.
Alternatif pembiayaan sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di Surabaya, karena APBD yang hanya mencapai Rp 11 triliun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. “Kami harus mempersiapkan Surabaya untuk 5-10 tahun ke depan agar pembangunan bisa berjalan lancar,” tambahnya.
Meskipun bunga pinjaman sekitar 4-6 persen, hal ini dianggap strategis untuk efektivitas pembangunan. Melalui simulasi, Cak Eri menjelaskan bahwa pembiayaan alternatif juga akan memungkinkan APBD digunakan untuk program intervensi di bidang lain, seperti penanggulangan kemiskinan dan kesehatan.
Pembangunan infrastruktur melalui pinjaman bukan hal baru, contohnya adalah pembangunan jalan tol oleh pemerintah pusat yang kini juga dirasakan manfaatnya oleh Surabaya. Wisatawan dari luar kota kini lebih mudah masuk Surabaya melalui akses tol, meningkatkan kunjungan ke tempat-tempat wisata seperti Kebun Binatang Surabaya.
Dalam upaya pembangunan, Pemkot Surabaya juga menargetkan agar pinjaman dapat diselesaikan dalam waktu lima tahun agar tidak memberatkan pemerintah selanjutnya. Mereka juga telah menetapkan sejumlah proyek infrastruktur yang akan dikerjakan pada tahun 2025, termasuk lanjutan Jalan Lingkar Luar Barat, rumah sakit di wilayah Surabaya Selatan dan Utara, serta underpass Bundaran Taman Pelangi.
Pemerintah Surabaya percaya bahwa dengan pembiayaan alternatif ini, pembangunan infrastruktur akan berjalan lebih lancar dan efisien, serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Surabaya.