Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa lelang untuk pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai pada tahun 2025. Dia berharap lelang tersebut dapat dilakukan pada kuartal pertama. “Seharusnya Q1 (kuartal I). Tapi masih menunggu review BPKP,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU pada Jumat, 6 Desember 2024. “Saya sudah menyatakan, semua anggaran infrastruktur saya dibintang. Kita tunggu review BPKP.”
Meskipun pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif belum dilelang, Dody menyatakan bahwa Kementerian PU sedang fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur eksekutif. Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada Selasa, 3 Desember 2024, Dody juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN.
Dody merinci bahwa anggaran tersebut akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9.900 miliar untuk pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Sementara itu, sejumlah Rp 4.969,63 miliar akan dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.
Menurut timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan dilaksanakan dalam 5 tahap hingga tahun 2045 dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan bahwa timeline tersebut tetap berlaku meskipun ada penyesuaian pembangunan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diana menjelaskan bahwa Kementerian PU saat ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mencapai target swasembada pangan dan energi sesuai dengan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, pembangunan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur akan tetap dilanjutkan sesuai arahan Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Penataan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian untuk pembangunan IKN karena adanya prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan atau pusat politik.
AHY menegaskan bahwa pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan target agar dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru dalam empat hingga lima tahun ke depan.