Buruh Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Libatkan Pihak Terkait dalam Merumuskan Regulasi

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto berharap pemerintahan baru bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan. Dia juga berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat melibatkan semua pihak terkait dalam merumuskan kebijakan. “Kami berharap pemerintah baru dapat memperhitungkan semua pihak terkait agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan dapat menguntungkan semua orang, tidak merugikan, tetapi memberikan solusi,” ujar Sudarto dalam pernyataannya, Selasa (29/10/2024).

Dia mengkritik Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) yang disusun dengan terburu-buru. Menurut Sudarto, Kementerian Kesehatan membuat aturan tersebut tanpa melibatkan semua pihak terdampak, termasuk buruh yang bisa mengalami kerugian dari industri jika aturan itu diterapkan. RPMK Tembakau ditolak oleh industri dan para pekerja karena aturan tersebut mencakup standarisasi kemasan yang akan menyamaratakan semua kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal dan berdampak negatif pada proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sudarto mengingatkan bahwa sekitar 6 juta jiwa yang bergantung pada industri tembakau berisiko kehilangan pekerjaan jika pemerintah tidak segera bertindak. Dia menekankan pentingnya mengundang dan mendengarkan masukan dari semua pihak terdampak untuk menghindari polemik yang lebih luas. Sudarto juga menyoroti kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi mereka yang tidak terlibat.

Sebagai informasi tambahan, Presiden Prabowo Subianto telah dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pertamanya, Prabowo menegaskan perlunya perlindungan terhadap masyarakat sebagai prioritas utama. Dia meminta seluruh menteri dan lembaga negara lainnya untuk mewujudkan hal ini. “Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Saya ingin menteri-menteri kita lebih berani, lebih tegas, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat kita,” kata Prabowo.

Dengan demikian, Sudarto berharap pemerintahan baru dapat memperhatikan semua pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Sudarto juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pembentukan regulasi untuk menghindari konflik dan dampak negatif bagi masyarakat.

By admin