Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan dukungannya terhadap peran perempuan dalam pemerintahan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal reformasi birokrasi, termasuk dalam pengelolaan ASN dan kesetaraan dalam pengisian jabatan. “Kita harus memastikan bahwa kesetaraan gender terwujud di lingkungan pemerintahan,” ujar Rini.
Dukungan ini juga sesuai dengan misi kelima dan arah pembangunan ke-14 dalam RPJPN 2025-2045, yaitu keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Rini juga merujuk pada data BPS yang menunjukkan peningkatan persentase perempuan di posisi manajerial, dari 22,32 persen pada 2015 menjadi 35,02 persen pada 2023. “Ini menunjukkan potensi besar untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di Indonesia,” tambahnya.
Meskipun demikian, Rini menekankan perlunya dukungan dan komitmen aktif dari semua pihak untuk memperkuat peran perempuan dalam pemerintahan. “Saya mengajak semua untuk turut serta dalam membantu perempuan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi mereka,” ajaknya.