Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan pembenahan data masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial (Bansos). Hal ini disampaikan Mensos ketika ditanya tentang rencana pemerintah untuk memberikan bansos kepada masyarakat yang terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. “Kita sedang memperbaiki data-datanya. Setelah selesai, informasi mengenai siapa yang berhak menerima dukungan dari pemerintah dan siapa yang tidak akan disampaikan kepada publik,” ujar Saifullah kepada para wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Minggu (1/12/2024).
Menurut Saifullah, penyaluran bansos untuk masyarakat kelas menengah harus didasarkan pada data yang akurat. Tidak semua orang akan turun kelas akibat kebijakan PPN 12 persen. “Kita harus melihat dengan jelas siapa yang masuk kelas menengah, siapa yang turun kelas, dan siapa yang naik kelas. Data ini dinamis dan akan menjadi dasar penentuan siapa yang berhak menerima bansos,” jelasnya.
Saifullah menegaskan bahwa pentingnya memastikan data masyarakat terlebih dahulu sebelum menentukan intervensi yang tepat. “Kita harus fokus pada data. Kita tidak boleh hanya berandai-andai tanpa dasar yang kuat. Kita harus bersandar pada fakta dan data yang ada, yang saat ini sedang diproses oleh BPS. Mari kita bersabar,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga menyampaikan rencana pemerintah untuk memberikan bansos kepada masyarakat yang terdampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Namun, Cak Imin menekankan bahwa pemerintah masih dalam proses merumuskan teknis kebijakan tersebut, terutama dalam melihat kondisi kelas menengah dan masyarakat rentan miskin.
“Hingga saat ini, kategori kelas menengah dan masyarakat rentan miskin harus menjadi perhatian utama. Kita sedang merumuskan jenis bansos dan pola pemberiannya, ini adalah proses yang terus berjalan,” ungkap Cak Imin di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa (26/11/2024).
Dengan demikian, pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkannya. Semua keputusan akan didasarkan pada data yang akurat dan proses yang transparan demi kesejahteraan bersama.