Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kelas menengah sebagai insentif dari penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Luhut mengatakan bahwa pemberian bansos kepada masyarakat kelas menengah perlu dilakukan sebelum kebijakan tarif PPN 12 persen diberlakukan, agar daya belinya tidak semakin tertekan. “Supaya jangan sampai (kelas menengah) jatuh,” ujar dia ketika ditemui di Jakarta.
Oleh karena itu, Luhut mengatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN yang seharusnya mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2025 berpotensi ditunda agar pemerintah dapat menyalurkan bansos terlebih dahulu. “Hampir pasti (kenaikan PPN) diundur, biar jalan dulu tadi (bansos) yang ini,” katanya. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait pelaksanaan pemberian bansos, termasuk pendataan masyarakat kelas menengah yang akan menerima bantuan.
Luhut memastikan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk rencana pemberian bansos tersebut dengan kondisi APBN saat ini. “Di APBN cukup banyak (anggaran), kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa digunakan,” ucap Luhut.
Pemerintah tengah mempertimbangkan bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah imbas kenaikan PPN menjadi 12 persen. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa kategori kelas menengah dan rentan miskin perlu diwaspadai sehingga perlu diberikan “bantalan” agar tidak terdampak kenaikan PPN. “Ya, sampai hari ini kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya misalnya, keringanan-keringanan yang harus diberikan. On-going process,” kata Muhaimin.
Meskipun demikian, wacana tersebut belum dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto hari ini. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut pemberian bansos untuk kelas menengah ini bakal dilihat terlebih dahulu. Gus Ipul, sapaan akrabnya, hanya memastikan bahwa data tunggal penerima bansos yang saat ini tengah disebut pemerintah, harus diselesaikan terlebih dahulu. “Nanti kita lihat, nanti kita lihat kan. Sekarang yang penting dipastikan datanya dulu, kalau datanya sudah clear nanti untuk apa saja. Itu dulu, kalau saya itu dulu lah. Belum, belum, belum, belum sampai ke sana (ada wacana bansos untuk kelas menengah),” ujar dia.