Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mendorong Pemerintah yang baru untuk melakukan peralihan dari subsidi gas LPG 3 kilogram menjadi pembangunan jaringan gas kota. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran subsidi dan lebih efisien untuk wilayah yang sudah memiliki jaringan gas.
Menurut Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, pembangunan jaringan gas kota merupakan solusi terbaik untuk menggantikan subsidi gas. Biaya distribusi gas LPG yang tinggi telah mencapai Rp830 triliun, sehingga perlu adanya langkah strategis untuk mengubah kebijakan subsidi gas menjadi pembangunan jaringan gas kota.
Namun, hingga saat ini masih belum terlihat perubahan signifikan dalam kebijakan jaringan gas kota. Upaya tersebut sangat penting untuk mengurangi beban subsidi LPG yang terus meningkat, sehingga diperlukan kepemimpinan yang kuat dan berani untuk mengambil langkah strategis dalam hal ini.
Pengembangan jaringan gas kota termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dan RPJMN 2020-2024. Namun, realisasi jaringan gas kota masih jauh dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh kebijakan monopoli PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang belum berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk investasi di jaringan gas kota.
Konsumsi LPG 3 kg terus meningkat setiap tahun, sementara LPG non-subsidi cenderung menurun. Hal ini mengakibatkan biaya subsidi LPG 3 kg juga terus meningkat, mencapai Rp117,8 triliun di tahun 2023. Dengan mayoritas LPG berasal dari impor, total nilai impor LPG selama periode 2019-2023 mencapai Rp288 triliun.
Oleh karena itu, peningkatan pengembangan jaringan gas kota menjadi sangat penting guna mengurangi impor LPG serta menghemat devisa negara. Jika 50% dari dana subsidi LPG dialihkan untuk pembangunan jaringan gas kota, maka dapat dibangun 23 juta sambungan rumah dalam jangka waktu 5 tahun.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang tertarik mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen. Untuk mendukung adopsi penggunaan jaringan gas, kebijakan alokasi gas dari hulu hingga distribusi yang transparan juga diperlukan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat mempercepat pembangunan jaringan gas kota dan mengurangi beban anggaran subsidi LPG ke depannya. Itulah beberapa upaya yang harus diambil untuk mewujudkan energi berkeadilan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya gas negara. Semoga pemerintah dapat segera bertindak untuk mewujudkan hal ini.